KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN

Bagian Hukum dan Persidangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 menyelenggarakan fungsi:

• Pelaksanaan pembuatan konsep penyusunan naskah akademik;
• Pelaksanaan penyusunan analisis produk penyusunan Peraturan Daerah;
• Pelaksanaan pembuatan konsep penyiapan draf Peraturan Daerah inisiatif;
• Pelaksanaan pembahasan Peraturan Daerah;
• Pelaksanaan penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
• Pelaksanaan rencana program dan jadwal rapat dan sidang;
• Pelaksanaan penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
• Pelaksanaan penyusunan pokok pikiran DPRD;
• Pelaksanaan pembahasan KUA PPAS, APBD/APBDP dan Peraturan Daerah pertangungjawaban keuangan;
• Pelaksanaan analisis rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
• Pelaksanaan rapat rapat internal DPRD;
• Pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
• Pelaksanaan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
• Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
• Pelaksanaan jaringan aspirasi masyarakat; dan
• Pelaksanaan dialog/hearing Pimpinan dan Anggota DPRD dengan pejabat
  Pemerintah dan/atau masyarakat.