DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Paripurna yang beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022. Rapat ini dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD Tanjab Timur, Mahrup, S.E didampingi Wakil Ketua II DPRD, Gatot Sumarto, S.H dihadiri Sekretaris Daerah, Sapril, S.I.P serta Para Anggota DPRD, Forkopimda dan Para Kepala OPD Kabupaten Tanjabtim (Selasa, 28/03/23).

               Dalam Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi - Fraksi DPRD Kab. Tanjabtim, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan. Yudi Hariyanto, EY dari Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR) menyampaikan beberapa kekecewaannya, Pertama terkait Dinas Perhubungan dan Instansi terkait tidak pernah menindaklanjuti untuk menindak kendaraan Odol dari RAM sawit yang menjadi penyumbang utama kerusakan jalan di Tanjabtim. Kedua atas besarnya angka Silpa pada TA 2022, dan meminta penjelasan,"ungkapnya. Kemudian, Fraksi RNR meminta kepada Pimpinan Dewan untuk segera mengundang  dan menjadwalkan pertemuan dengan petinggi PT. PetroChina Internasional Jabung LTD untuk melakukan RDP, supaya persoalan antara saudara Bupati dan PetroChina bisa terselesaikan.

               Sementara itu, Ambo Acok, S.T dari Fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI) meminta kepada saudara Bupati untuk menyiapkan data yang rinci karena mengingat pentingnya LKPJ untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan visi misi dan program kegiatan Bupati yang telah dilaksanakan. "Fraksi BBI juga meminta kepada seluruh komponen yang terkait yang berkaitan dengan LKPJ Bupati TA 2022 untuk mempersiapkan seluruh dokumen sebelum pembahasan, sehingga pembahasan tidak terkendala hanya karena dokumen yang tidak lengkap," terangnya.

               Disisi lain, Ermeida Siringo Ringo dari Fraksi PDIP mempertanyakan Silpa sebesar Rp. 151 tersebut. Fraksi meminta Pemerintah Daerah menjelaskan berasal dari kegiatan mana Silpa tersebut, atau adakah kegiatan yang tidak dilaksanakan dan didominasi dari OPD mana?. "Fraksi PDIP juga mempertanyakan dan meminta penjelasan soal sektor apa saja yang membuat Realisasi PAD menurun," ucapnya.

               Kemudian salah satu pandangan umum dari Fraksi Golkar yang disampaikan Hj. Dewi Yulianti, SE meminta penjelasan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 151 Miliar, sektor apa saja yang masuk dalam kerangka sisa lebih perhitungan yang dimaksut. "Fraksi Golkar juga menyoroti pemerintah untuk meningkatkan pengawasan kualitas pada beberapa pembangunan infrastruktur baik pada kegiatan pembangunan gedung maupun kualitas infrastruktur jalan," katanya.

               Kemudian Zilawati dari Fraksi PAN menyampaikan, diantaranya Fraksi PAN memahami kondisi obyektif LKPJ Bupati Tanjabtim TA 2022 dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, sudah barang tentu semangat yang dibangun bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. "Kemudian Beberapa target pelayanan dasar infrastruktur pada tahun 2022 yang belum terealisasi diharapkan pada tahun ini untuk dapat dilanjutkan," katanya.

               Ketua DPRD Mahrup, S.E, Mengapresiasi Pandangan Umum yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Tanjabtim. Ia menilai Pandangan Umum tersebut akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun program kerja kedepan. Selain itu Mahrup juga mengajak seluruh pihak untuk terus bekerjasama dan saling mendukung dalam upaya membangun kabupaten tanjabtim yang lebih baik di masa yang akan datang. “Diharapkan rapat ini memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan Kabupaten tanjabtim kedepannya”, Tutupnya.