Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah dimana pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan yang merata sebagaimana penetapan dan diundangkannya UU nomor 1 tahun 2022 tentang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai penyempurnaan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terang Sekda.

Lanjut Sekda lagi, untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan ekosistem investasi dan kegiatan bidang usaha yang disertai kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan didukung perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efesien, efektif dan akuntabel, jelas Sapril lebih komprehensif.

Akhir penyampaian, Raperda yang dipaparkan Eksekutif untuk menjadi pembahasan dan ditetapkan menjadi Perda dengan berpedoman pada prinsip kemitraan dan tepat waktu sehingga pada pelaksanaan nantinya dapat berjalan secara efektif dan efesien, tutup Sapril. (Jdk)