Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rapa paripurna masa persidangan I tahun 2022-2023 dengan agenda penyampaian Tanggapan Bupati atas pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Nota Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran  2022.

           Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Mahrup, SE beserta Wakil Ketua DPRD dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Sapril. S.IP Sekretaris DPRD, Syafaruddin, S.IP beserta beberapa kepala OPD dan Forkopimda, Selasa (7/8/22) Siang di Gedung Paripurna DPRD Tanjab Timur.

           Saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi, seperti dari Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi BBI , dengan ini kami sangat setuju kiranya dalam menyikapi peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022, sebesar 2% khusunya OPD yang menjadi pelaksana penyaluran bansos untuk secara cermat melakukan pendataan dan kelayakan dan bantuan tersebut akan tepat sasaran,”kata Sekda. Lanjut, menjawab tanggapan pemandangan umum fraksi Golkar terkait penurunan belanja pegawai sebesar Rp.10,49 Milyar terkait penurunan belanja hibah sebesar Rp.29,02 Milyar dapat kami jelaskan disebabkan terjadi perubahan belanja BOS pada dinas pendidikan yang semula di anggarkan pada rekening belanja hibah, sesuai dengan Kemendagri nomor 059-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah dana BOS tersebut dianggarkan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja BOS,”papar Sekda.

           Jawaban pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi BBI efektifitas anggaran terhadap pelaksanaan anggaran yang hanya efektif 60 hari, namun juga diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja tapi diharapkan penyerapan tersebut memberikan efek positif dalam menggerakkan pembangunan daerah.

           “Kemudian  terhadap tuntutan masyarakat yang disampaikan ke DPRD melalui pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Tanjab Timur atas kelangkaan BBM  selain kepada kendaraan bermotor (aplikasi My Pertamina) sehingga menyebabkan terhentinya distribusi BBM Subsidi ke wilayah yang jauh dari SPBU karena dari regulasi yang diterapkan oleh Pertamina yang sangat menyulitkan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan BBM.

            Lanjut, menjawab tanggapan pemandangan umum Fraksi Golkar terima kasih atas saran dan masukan terkait pengaduan masyarakat di desa Cemara tentang lahan garapan yang dimilki oleh masyarakat yang sertifikatnya dikelaurakan oleh BPN, untuk mengatasi persoalan tersebut akan disampaikan saat pembahasan rencana kerja anggaran perubahan nantinya,”pungkas sekda

            Jawaban, sekaligus ucapan terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada fraksi-fraksi lainnya, atas catatan, masukan, serta saran yang disampaikan melalui pemandangan umum oleh juru bicara fraksi masing-masing,”tutup Sekda