PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS LAPORAN BANGGAR DPRD TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KUA & PERUB

Selasa, 05 September 2023 | 09:01:18 WIB | Dibaca: 1150 Kali



Fraksi PAN

Fraksi PAN telah mendengar dan memahami laporan badan anggaran DPRD terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Mereka setuju dengan laporan tersebut.

Selain itu, Fraksi PAN menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik antara organisasi perangkat daerah agar program-program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.

Fraksi Pan juga sependapat dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023, dengan fokus pada agenda pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Fraksi Golongan Karya

  1. Fraksi ini mengingatkan pemerintah Kabupaten untuk menghimbau masyarakat dan perusahaan agar waspada terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Fraksi Golkar menyoroti bahwa kebakaran tersebut dapat menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
  2. Fraksi ini juga meminta pemerintah untuk menggunakan anggaran yang ada untuk meningkatkan jaringan pipa air bersih di wilayah kecamatan Rantau Rasau dan Nipah Panjang sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.
  3. Meskipun anggaran perubahan terbatas, Fraksi Golongan Karya menekankan pentingnya memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan yang mendukung ekonomi masyarakat. Mereka berharap pemerintah akan mempertimbangkan rekomendasi mereka dalam keputusan anggaran.

Terakhir, Fraksi Golongan Karya meminta pemerintah untuk memperhatikan dan mengindahkan semua rekomendasi yang mereka sampaikan dalam pendapat akhir mereka

 

Fraksi PDIP Perjuangan

Fraksi PDIP Perjuangan sepakat dengan rekomendasi dari badan anggaran DPRD terkait pagu anggaran organisasi perangkat daerah dalam pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2023. Namun, Fraksi ini menekankan bahwa program kegiatan dan substansinya akan dibahas lebih lanjut saat pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Fraksi PDI Perjuangan juga setuju dengan rekomendasi badan anggaran terkait penyerapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah, menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah, termasuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan publik, dan pengurangan kemiskinan.

Selain itu, Fraksi PDIP Perjuangan memberikan rekomendasi khusus terkait pelaksanaan proyek peningkatan jalan dan menekankan pentingnya data yang akurat serta perencanaan yang matang dalam proses perencanaan fisik.

Mereka juga menyarankan agar organisasi perangkat daerah tidak menganggarkan kegiatan yang tidak akan selesai hingga akhir tahun anggaran 2023 dan menekankan komunikasi intensif antara pemerintah daerah, OPD, dan mitra kerja di DPRD.

Terakhir, Fraksi PDIP Perjuangan merekomendasikan alokasi belanja daerah sesuai dengan prioritas tahun yang sesuai dengan rencana strategis masing-masing OPD.

 

Fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI)

Fraksi Bulan Bintang Indonesia terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Fraksi ini setuju dengan catatan dan rekomendasi dari Badan Anggaran DPRD, sambil mendorong organisasi perangkat daerah dengan penyerapan anggaran yang masih rendah untuk segera mengoptimalkan waktu yang tersisa dan mengejar prioritas pekerjaan demi mencapai visi dan misi kepala daerah.

Fraksi BBI menyarankan agar organisasi perangkat daerah tidak menganggarkan kegiatan atau sub-kegiatan pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2023 jika ada dugaan bahwa kegiatan tersebut tidak akan selesai hingga akhir tahun anggaran.

Fraksi Bulan Bintang Indonesia meminta kepada organisasi perangkat daerah yang menerima penambahan anggaran untuk mengutamakan kegiatan yang melayani kebutuhan dasar masyarakat. BBI mengingatkan kepada semua organisasi perangkat daerah untuk selalu mengikuti rencana kerja yang telah ditetapkan, dengan fokus pada Kesejahteraan Sosial dan pembangunan yang adil, serta menjauhkan diri dari kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

 

Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR)

Fraksi RNR sepakat dengan rekomendasi dari Badan Anggaran DPRD, yang menegaskan bahwa program, kegiatan, dan substansi yang baru akan dibahas lebih lanjut saat pembahasan APBD-P tahun 2023 yang akan datang.

RNR mengingatkan seluruh OPD yang masih memiliki realisasi anggaran yang rendah untuk memaksimalkan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi prioritas, mengingat waktu yang terus berjalan.

Fraksi RNR juga menekankan agar OPD tidak menganggarkan kegiatan atau sub kegiatan di APBD perubahan Tahun Anggaran 2023 jika ada keraguan bahwa kegiatan tersebut tidak akan selesai hingga akhir tahun anggaran.

Selain itu, mereka memberikan saran kepada OPD teknis yang mendapatkan penambahan anggaran untuk memprioritaskan kegiatan yang mendukung ekonomi masyarakat, seperti proyek normalisasi alur Parit Haji Asri dan peningkatan oprit JMS sebelah barat.

Fraksi RNR juga menyoroti pentingnya menghormati hak-hak keuangan dewan dan tenaga ahli fraksi yang telah disepakati dalam APBD murni Tahun Anggaran 2023, serta menekankan agar aturan perundang-undangan dihormati.

Mereka mengungkapkan keprihatinan terkait pembangunan jalan di RT 02 RW 01 Kelurahan Pandan Jaya yang selama ini belum terealisasi, dan meminta Dinas Perkim untuk menganggarkan pembangunan jalan tersebut dalam APBD perubahan 2023.

Terakhir, Fraksi RNR meminta Bupati untuk mengkoordinasikan dan melimpahkan temuan inspektorat yang belum mendapatkan nota penyampaian pengembalian temuan sesuai waktu yang ditentukan oleh BPK kepada aparat penegak hukum

Komentar Facebook