Tanjung Jabung Timur
Tuesday, May 26, 2020

Pedagang Kalangan Mengadu Ke DPRD Provinsi Jambi Karena Tak Bisa Berjualan di Tanjabtim

ketua-dprd-provinsi-jambi-edi-purwanto-saat-menemui-pedagang-yang-mengeluh.jpg

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjabtim yang membatasi para pedagang dari luar kabupaten masuk ke wilayahnya untuk pencegahan Covid-19 mendapat protes. Terutama para pedagang kalangan asal Kota Jambi. Selasa (5/5/2020) siang, sejumlah pedagang kalangan mendatangi kantor DPRD Provinsi Jambi.

Mereka mengadukan nasibnya dan meminta solusi ke Dewan Provinsi Jambi supaya bisa masuk lagi ke wilayah Kabupaten Tanjabtim untuk menjajakan dagangannya. Bahkan diantara pedagang ada yang sampai meneteskan air mata mengadukan nasib mereka ke Ketua DPRD Provinsi Jambi, apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 dan jelang lebaran.

Pedagang itu terdiri dari penjual sembako, pedagang baju, serta pedagang sayur mayur, yang jumlahnya mencapai 300 orang. Mereka mengaku rugi jika tidak diizinkan masuk untuk berjualan di wilayah Kabupaten Tanjabtimur. Apalagi para pedagang pakaian yang sudah membeli stock pakaian untuk dijual jelang lebaran ini.

Husin, satu diantara perwakilan pedagang kalangan mengatakan untuk penjual pakaian sudah tidak diberi izin berjualan di Tanjabtim sejak 2 bulan terakhir, sementara penjual sembako dan lauk pauk sudah berlangsung sejak dua minggu terakhir. Hidup kami bergantu di situ untuk menunjang kebutuhan rumah tangga, kalau kami tidak diizinkan berjualan bagaimana nasib kami," kata Husin.

Menurutnya, kalau untuk kebutuhan pokok tidak ada pembatasan, untuk memasuki suatu wilayah. Masyarakat setempat pun menerima mereka berjualan. Bahkan dengan masuknya pedagang dari Kota Jambi, harga bahan pokok di Tanjabtim bisa sedikit ditekan.  "Sekarang ini, meskipun ada yang bisa masuk, tapi sudah sampai dipasar disuruh tutup juga. Yang boleh berjualan hanya yang ber KTP Tanjabtimur," ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto yang menemui perwakilan pedagang menyampaikan, solusi terdekat yang bisa dia upayakan yakni mengakomodir semua pedagang ini untuk diberikan bantuan jaringan pengamanan sosial dari Pemprov sebesar Rp 600 ribu perKK perbulan. "Nanti datanya yang kurang lebih 300 orang ini kita minta untuk diajukan mendapat bantuan, karena mereka termasuk warga yang terdampak covid," sebut Edi.

Selain itu kata Edi, nasib para pedagang sembako akan dikoordinasikan ke Pemkab Tanjabtimur bagaimana solusi ke depanya. Bisa jadi dibuat pasar yang memperhatikan sosial distancing atau berjarak.

Tags: None

About the Author

HENDRI PUTRA

0 Comments


pimpinan

mahrup_png.png

KETUA DPRD
TANJUNG JABUNG TIMUR

MAHRUP
Fraksi Partai Amanat Nasional

Read more..

Recent Posts